Makassar. Universitas Muslim Indonesia (UMI) merayakan perjalanan pendidikannya dengan menggelar puncak perayaan Milad ke-71 tahun di Auditorium Al-Jibra Kampus 2, Senin (23/6/2025). Acara bergengsi ini mendapat dukungan penuh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel)

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Andi Haris, turut memberikan apresiasi atas pencapaian UMI selama lebih dari tujuh dekade. Perayaan yang dikemas dalam format Rapat Senat Luar Biasa ini juga dihadiri tokoh nasional, termasuk Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.

Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Andi Bakti Haruni menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi UMI.

"UMI telah menunjukkan eksistensinya sebagai universitas terkemuka di Indonesia dan berperan penting dalam mencetak generasi muda berilmu," ujar Bakti Haruni saat membacakan sambutan Gubernur.

Ia mengharapkan UMI terus meningkatkan kualitas pengajaran dan memperbesar kontribusinya dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Puncak perayaan dimeriahkan dengan pemberian berbagai penghargaan kepada tokoh, alumni, dan mahasiswa UMI yang berprestasi di berbagai sektor. Momen paling berkesan adalah penyerahan bantuan kemanusiaan senilai Rp 1 miliar untuk Palestina oleh Yayasan Wakaf UMI, yang diterima langsung oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia.

Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal melihat perayaan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Dalam konfirmasi terpisah pada Selasa (24/6), ia menyatakan optimisme terhadap kolaborasi berkelanjutan.

"Selamat Milad UMI ke-71 tahun. Kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan UMI diharapkan terus membawa perubahan positif bagi masyarakat," kata Andi Basmal.

Perayaan Milad UMI ke-71 ini menandai komitmen institusi pendidikan Islam terkemuka di Indonesia Timur untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas.

Makassar. Layanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) hadir lebih dekat dengan masyarakat, jauh dari suasana formal perkantoran, Informasi dan Layanan tersedia di Salah satu pusat Kegiatan masyarakat Kota Makassar Pada Car Free Day (CFD).

Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menjelaskan bahwa kehadiran mereka di CFD merupakan bagian dari strategi "jemput bola" untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

"Kami tidak ingin masyarakat harus selalu datang ke kantor pada hari kerja. Layanan hukum harus mudah diakses, termasuk di akhir pekan seperti ini," ujar Andi Basmal di lokasi CFD, yang berlokasi di CPI, Selasa (24/6/2025).

Melalui program yang diberi nama "Caraddei", petugas tidak hanya memberikan layanan konsultasi Hukum, KI dan AHU, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum, khususnya Kekayaan Intelektual (KI) dan Layanan Pendaftaran KI.

"Banyak pelaku usaha yang belum sadar pentingnya mendaftarkan merek, paten, atau hak cipta mereka. Padahal ini bisa melindungi mereka dari kerugian ekonomi dan sengketa hukum," jelasnya.

Andi Basmal berharap program ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Sulsel sekaligus berkontribusi pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Teguh Firmanto, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya yang bertugas di stan layanan, mengaku terkejut dengan antusiasme masyarakat.

"Pertanyaan yang masuk sangat beragam. Mulai dari pendaftaran merek, hak cipta, paten, desain industri, hingga pendirian badan hukum. Hampir semua jenis layanan kami ditanyakan," ungkap Teguh.

Ia menambahkan, banyak pengunjung yang baru mengetahui bahwa layanan-layanan tersebut tersedia dan dapat diakses dengan mudah.

Kehadiran Kemenkum Sulsel di CFD Makassar menunjukkan komitmen untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih accessible dan user-friendly. Dengan pendekatan yang lebih santai dan tidak formal, masyarakat tampak lebih nyaman untuk bertanya dan berkonsultasi.

Program serupa direncanakan akan terus dilakukan di berbagai acara publik lainnya, sejalan dengan visi menjadikan layanan hukum lebih dekat dengan masyarakat.

Makassar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pemusnahan arsip fisik fasilitatif dan substantif secara daring pada Selasa (24/6/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah ini merupakan upaya nyata mewujudkan tata kelola arsip yang tertib dan efisien.

Sebanyak 5.248 berkas arsip dari tahun 1992-2020 dimusnahkan dalam kegiatan ini. Arsip tersebut terdiri dari dokumen Divisi Administrasi dan Arsip Fidusia pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang telah habis masa retensinya.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, menjelaskan bahwa pemusnahan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 25 Tahun 2012.

"Pemusnahan arsip merupakan bagian dari siklus pengelolaan arsip untuk menciptakan efisiensi ruang, perlindungan informasi, dan tata kelola administrasi yang baik," ujar Meydi

Metode pemusnahan dilakukan dengan menghancurkan dokumen menggunakan mesin paper shredder dan pencacahan mekanis sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pengawasan ketat dari pihak terkait.

Emon Kohar, Arsiparis Ahli Muda pada Biro Umum Sekretariat Jenderal, menegaskan bahwa tidak semua arsip bisa begitu saja dimusnahkan. Arsip yang dimusnahkan harus memenuhi syarat khusus.

"Arsip yang dimusnahkan adalah yang tidak sedang menjadi alat bukti dalam proses hukum dan sudah memiliki Panitia Penilai Arsip. Prosesnya harus mendapat persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia," jelasnya.

Tujuan utama pemusnahan ini adalah mengurangi volume arsip agar tidak menumpuk dan memenuhi ruangan, sekaligus menghemat anggaran operasional.

Emon memberikan apresiasi khusus kepada Kanwil Kemenkum Sulsel yang sudah dua kali melaksanakan pemusnahan arsip.

"Kami dari Biro Umum mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap gerakan tertib arsip. Kegiatan ini sangat berkontribusi sebagai data pendukung dalam pengawasan arsip," katanya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Andi Basmal menekankan makna strategis kegiatan ini.

"Pemusnahan arsip bukan sekadar kegiatan simbolis, tetapi langkah nyata menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan keamanan informasi di lingkungan Kemenkum," ungkap Heny.

Ia menambahkan bahwa semua arsip yang dimusnahkan telah melalui proses penilaian sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan dipastikan tidak memiliki nilai guna administratif, hukum, maupun historis.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap pengelolaan arsip di Kanwil Kemenkum Sulsel semakin tertib dan efisien, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ini cerminan komitmen kami untuk terus memperbaiki sistem administrasi secara berkelanjutan," pungkasnya.

Turut hadir sebagai saksi dalam kegiatan ini, Elmira Oktarina, Arsiparis Ahli Muda Inspektorat Jenderal, Sabran Ahmidi, Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Dewi Haryati, Arsiparis Ahli Madya pada Biro Umum Sekretariat Jenderal

Kegiatan pemusnahan arsip ini menandai komitmen berkelanjutan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengelolaan arsip yang profesional dan akuntabel.

Makassar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Aula Pancasila, Senin (23/6/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran pembinaan dan pengawasan terhadap profesi notaris di Sulawesi Selatan.

Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, membuka acara dengan menekankan pentingnya sinergi dalam pembinaan dan pengawasan notaris. "Rakor ini menjadi momentum untuk mensinergikan seluruh peran pembinaan dan pengawasan sekaligus sebagai sarana diskusi peningkatan kompetensi," ujarnya.

Menurut Andi Basmal, kegiatan ini pada akhirnya akan bermuara pada pemberian layanan hukum yang berkepastian bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh peserta yang merupakan anggota dan sekretaris MPD se-Sulsel untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat Majelis Pengawas.

"Kita harus menjaga integritas, merawat profesionalisme, dan memegang teguh sumpah serta komitmen," tegas Kakanwil kepada para peserta.

Rakor menghadirkan empat narasumber dari berbagai bidang keahlian. Prof. Anwar Borahima dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengulas tentang pemeriksaan protokol notaris dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, membahas mekanisme penyelesaian laporan pengaduan masyarakat dan inovasi akses layanan pengaduan. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Muhammad Tahir, menjelaskan tugas dan fungsi MPD serta pelaporan bulanan notaris.

Narasumber keempat, Analis Hukum Ahli Muda Ditjen AHU Abdul Majid Hefzi, memaparkan materi tentang pemberhentian dan penunjukan pemegang protokol serta perpanjangan jabatan notaris.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Selatan. Ketua Pengurus Wilayah INI Sulsel, Andi Senggeng P. Salahuddin, hadir bersama para anggotanya dalam acara tersebut.

Turut berpartisipasi dalam rakor ini adalah para akademisi dari Fakultas Hukum yang memberikan perspektif akademis dalam diskusi pengembangan profesi notaris.

Rakor MPD Notaris ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan notaris di Sulawesi Selatan, sehingga masyarakat mendapat layanan hukum yang lebih baik dan terpercaya.

Makassar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) meninjau dua kawasan pengrajin lokal di Kabupaten Pinrang untuk persiapan pencanangan Kawasan Karya Cipta dan Kawasan Desain Industri, Selasa (24/6/2025).

Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, bersama Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Andi Haris, mengunjungi kawasan pengrajin perak dan kuningan aksesoris pengantin di Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, serta kawasan pengrajin anyaman pelepah pisang di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua.

"Kami ingin memastikan karya-karya cipta lokal memiliki perlindungan hukum yang kuat sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya saingnya di pasar nasional maupun internasional," ujar Andi Basmal.

Kunjungan ini mendukung program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang menetapkan 2025 sebagai Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri. Program ini bertujuan memperkuat perlindungan hukum terhadap karya intelektual dan mendorong pertumbuhan industri kreatif daerah.

Di Desa Pananrang, tim disambut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Andi Mirani, dan Kepala Desa Pananrang, Andi Alwi. Kawasan ini dikenal sebagai sentra kerajinan perak dan kuningan untuk aksesoris pengantin.

Sementara di Desa Pincara, Kepala Desa Romi Hakim menyambut baik kunjungan tim. Dia berharap produk anyaman pelepah pisang yang dikreasikan menjadi tas, nampan, dan tempat tisu bisa tercatat sebagai kekayaan intelektual daerah.

Romi mengaku kerajinan anyaman pelepah pisang di desanya belum memiliki merek terdaftar. Dia meminta konsultasi tentang tata cara pendaftaran merek kepada tim Kanwil Kemenkum Sulsel.

"Pendaftaran merek bukan hanya untuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang agar produk lebih dikenal dan memiliki daya saing tinggi," kata Andi Haris.

Kunjungan ditutup di Galeri Malebbi Dekranasda Kabupaten Pinrang. Bupati Pinrang, H.A. Irwan Hamid, bersama Wakil Bupati Sudirman Bungi dan Sekretaris Daerah A. Callo Kerang menyambut tim.

"Kami sangat bersyukur atas perhatian ini. Ini akan membuka jalan untuk mendaftarkan dan melindungi potensi kekayaan intelektual kita agar tidak diambil alih atau diklaim pihak lain," ujar Irwan Hamid.

Bupati berharap sinergi dengan Kanwil Kemenkum Sulsel terus ditingkatkan agar lebih banyak potensi lokal yang mendapat perlindungan dan menjadi aset resmi Kabupaten Pinrang di tingkat nasional bahkan internasional.

Menurut Andi Basmal, kawasan karya cipta dan kawasan desain industri akan menjadi identitas wilayah yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi melalui upaya pelestarian yang berkelanjutan.